Eks Jukir Tergusur Gara-Gara E-Parkir, Pemerintah Blora Dikritik Abai Terhadap Nasib Rakyat Kecil

Blora– Penerapan sistem parkir elektronik (e-parkir) di Pasar Rakyat Sido Makmur, Kabupaten Blora, mulai menimbulkan polemik. Sejumlah juru parkir (jukir) lama mengeluhkan tidak lagi dilibatkan dalam pengelolaan parkir setelah sistem baru diberlakukan. Mereka merasa kehilangan mata pencaharian yang sebelumnya menopang kebutuhan sehari-hari.

Menyikapi hal ini, Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) Blora menyatakan sikap. Ketua MPKN Blora, Fuad Musofa, bersama perwakilan eks jukir menggelar audiensi dengan DPRD Blora pada Senin (21/7/2025) untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Fuad menyampaikan keyakinannya bahwa para mantan jukir masih memiliki peluang besar untuk kembali bekerja di lingkungan pasar, baik sebagai petugas parkir maupun di posisi lain.

“Saya percaya sekitar 95 persen bisa kembali diberdayakan, entah sebagai juru parkir, petugas kebersihan, penjaga toilet, atau peran lain yang dibutuhkan,” ujar Fuad.

Ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukanlah soal jabatan atau prestise, melainkan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.

“Ini soal perut. Mereka bukan cari gengsi, tapi cari makan,” lanjutnya.

Dalam forum audiensi itu, MPKN menyampaikan dua tuntutan utama:

Memberikan kembali kesempatan kerja bagi para eks jukir.

Menjamin akses toilet di pasar tetap gratis, sesuai janji awal.

“Yang penting, saudara-saudara kita yang dulu menjaga parkir bisa punya penghasilan lagi,” tegas Fuad.

Audiensi ini turut dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM), Satpol PP, para pedagang pasar, serta para eks jukir terdampak.

E-Parkir Diuji Coba Sejak Awal Juli

Sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik, sistem e-parkir resmi diuji coba di Pasar Rakyat Sido Makmur mulai Selasa, 8 Juli 2025. Program ini mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

Kepala Dindagkop UKM Blora, Kiswoyo, menyebut bahwa perangkat e-parkir telah dipersiapkan sejak 2019. Namun, penerapannya baru bisa dilakukan tahun ini setelah melalui serangkaian perbaikan teknis.

(Teg)