Langsung ke konten utama

Bupati Blora Lantik 1.048 PPPK dan Serahkan SK kepada 197 CPNS Formasi 2024


Sebanyak 1.048 pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dilantik oleh Bupati Blora, Arief Rohman, dalam sebuah upacara yang digelar di Alun-alun Blora pada Selasa, 29 April 2025. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga memimpin pengambilan sumpah/janji jabatan serta penandatanganan perjanjian kerja oleh para pegawai baru tersebut.

Selain melantik PPPK, Bupati Arief Rohman turut menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 197 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah lulus seleksi untuk formasi tahun 2024. PPPK yang dilantik kali ini merupakan bagian dari tahap pertama rekrutmen tahun 2024.

Dengan tambahan ASN baru dari formasi ini, jumlah total Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Blora kini mencapai 11.439 orang. Rinciannya, terdiri atas 5.745 orang berstatus PNS dan 5.694 orang merupakan tenaga PPPK.

Dalam sambutannya, Bupati Arief menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai yang telah lolos seleksi dan kini resmi bergabung sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Ia menegaskan pentingnya komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Arief berharap keberadaan ASN baru ini dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai instansi pemerintahan daerah. Selain itu, ia menekankan bahwa peningkatan kinerja birokrasi yang efisien dan transparan sangat penting untuk mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora.

Sebagai informasi, SK pengangkatan CPNS berlaku mulai 1 April 2025, sementara SK PPPK efektif sejak 1 Maret 2025. Para ASN baru ini dijadwalkan mulai melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing pada tanggal 2 Mei 2025.

(*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Polisi Selidiki Motif Kekerasan di Blora, Korban Alami Luka Serius

CAKRAMEDIA INDONESIA Blora, 18 Februari 2025 – Insiden dugaan kekerasan bersama-sama terjadi di Dusun Mlawu, Desa Biting, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, pada Jumat (14/2) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Akibat kejadian ini, seorang pria bernama Moch. Mahfud Saputra mengalami luka serius. Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa ini terjadi di rumah milik Sakri Bin Yadi. Korban, pria kelahiran Bojonegoro yang bekerja sebagai pegawai swasta, diduga menjadi sasaran kekerasan mendadak saat berada di lokasi. Kejadian ini baru dilaporkan kepada pihak berwenang sekitar pukul 02.30 WIB. Keterangan Saksi dan Bukti Digital Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk Hanisa Putri Binti Sakri, Ibnu Ikhsan Setiawan Bin Sakri, serta Joko Prasetyo Bin Jayus yang identitas lengkapnya masih diverifikasi. Polisi juga menemukan bukti percakapan WhatsApp  yang menunjukkan adanya komunikasi antara korban dan seseorang yang diduga terkait dengan kejadian ini. Kaka...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Warganet Galang Pawai Sound Horeg, Protes Pemkab Pati Terkait Kenaikan Pajak PBB-P2 yang Menggila

Warga Kabupaten Pati kembali menggalang aksi protes menolak lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 %. Melalui akun Facebook INFO TLOGOWUNGU, mereka mengumumkan pawai sound horeg yang akan digelar Selasa, 13 Agustus, mulai dari Pucakwangi–Winong, singgah di Alun-alun Juwana sambil menunggu peserta lainnya, lalu bergerak menuju Kantor Bupati Pati. Sejumlah sound system besar dikabarkan akan turut memeriahkan aksi, dengan 16 subwoofer bertenaga tinggi. Inisiator menyebut pawai itu sebagai bentuk “gass ora bolo”—ajakan tancap gas tanpa ragu—untuk menunjukkan kekompakan masyarakat menuntut revisi tarif pajak. Keresahan soal PBB-P2 terlihat jelas di kolom komentar unggahan tersebut. Akun Tige Saudara menilai kenaikan itu memberatkan: “Siap. Pajek kok rakiro-karo, dibongkar wae pendopone nek ra direspon, bupati mabok iku.” Ucapan bernada kesal itu mencerminkan frustrasi sebagian warga yang menganggap pemerintah daerah tidak peka terhadap kond...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sudewo dan Pandoyo yang Mewakili Para Kepala Desa, Saling Bantah di Ruang Publik Terkait Kenaikan PBB-P2

Pati – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati semakin memanas. Dalam klarifikasi yang disampaikan di salah satu program TV One, Bupati Pati Sudewo menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 merupakan hasil diskusi “dari bawah”, yang disebutnya melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, dan camat. Namun, pernyataan tersebut langsung dimentahkan oleh Ketua Pasopati, Pandoyo. Melalui unggahan Patinews.com, Pandoyo menegaskan bahwa para kepala desa tidak pernah, dan tidak akan pernah, menginisiasi atau meminta kenaikan PBB-P2. Ia menyebut, di mana pun kepala desa justru berikhtiar agar warganya tidak dibebani pungutan berlebihan, apalagi terkait pajak. Pandoyo bahkan menyebut narasi yang mengaitkan inisiasi kenaikan pajak kepada para kepala desa sebagai hoaks. “Kami para kepala desa tidak pernah menginisiasi apalagi meminta kenaikan PBB-P2. Narasi tersebut adalah hoax,” tegasnya. Ironisnya, meskipun Sudewo telah memutuskan pem...
Posting Komentar
Baca selengkapnya