Langsung ke konten utama

Petani Blora Akui Terbantu Program GeMAR, DPRD Tegaskan Kerja Sama PT ANTaM Tidak Memaksa

CAKRAMEDIA INDONESIA
Blora, 27 Agustus 2025 — Bertempat di pendopo DPRD Kabupaten Blora, Rabu (27/8/2025) digelar audiensi program Gerakan Menanam Anti Rugi (Gemar) yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi. 
"Audiensi ini atas permintaan Aliansi Masyarakat Peduli BUMDES untuk PT Agro Nusantara Tani Milenial (PT ANTaM) agar dapat mendapatkan maksud dan tujuan serta memaparkan program yang dicanangkan sebagai program dari kementrian desa yang melibatkan seluruh  BUMDes, khususnya yang ada di kabupaten Blora," buka Supardi.

 Acara ini dihadiri sekitar 50 peserta dari unsur DPRD, Praja Kabupaten, Praja kecamatan Cepu yang di wakili Kades Kapoan, Aliansi Peduli BUMDes, perwakilan PT ANTaM, kelompok petani mitra, Dinas PMD, dan Polsek Blora Kota. 

"Program Gerakan Menanam Anti Rugi (GeMAR) yang  dimulai di kabupaten Blora ini bertujuan mendorong inovasi di bidang sektor pertanian desa berbasis kemitraan dengan row model pendampingan dan memanfaatkan produk dari perusahaan asuransi. Inovasi dan bimbingan dari pihak kami dan pihak asuransi sebagai pihak ke 3 diharapkan dapat membantu kesulitan para petani terkait kegagalan panen yg kerap mereka alami. Diharapkan dengan adanya pendampingan dr pihak kami, kerugian para petani saat mengalami gagal panen dapat terhindari. Sehingga para petani masih dapat kembali berusaha di lahannya," jelas Jeremy Mario selaku Direktur Operasional PT. ANTaM 

Sayangnya, program yang menjadi bukti dan dukungan nyata bagi petani yang kerap mengalami gagal panen ini masih berusaha ditolak oleh beberapa elemen masyarakat seperti dari Aliansi Masyarakat Peduli BUMDES dan perwakilan dari Hariyono, Kepala Desa Kapuan, Kecamatan Cepu. Ia meminta agar kerja sama tersebut dibatalkan.
Sejak hadir di Blora, PT ANTaM telah menggandeng 107petani dengan total luasan 154 hektar ( Petani Hutan 140 Hektar dan 14 Hektar lahan sawah) terutama petani hutan, dalam program kerja sama. 
" Saya mewakili pribadi sebagai petani penggarap hutan dan kelompok tani Wono Mitra Sejahtera di wilayah desa Mendenrejo sangat terbantu terutama dalam hal penyediaan pupuk dan pendampingan. Ini adalah program nyata yang kami rasakan dan terbukti sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup para petani yang mengikuti program ini," jelas Hadi Kusmanto

Tercatat 50 petani pimpinan pria yang akrab di sapa Mondol ini turut menyampaikan
 “Sejak BUMDes berdiri pada 2016, baru kali ini muncul Aliansi Masyarakat Peduli BUMDes dan  belum pernah memberikan bantuan langsung. Baru kali ini, dengan PT ANTaM, kami benar-benar merasa terbantu,” ujarnya.

Mulgiyanto, Ketua LSM Rejo Semut Ireng Blora, dalam audiensi turut pula menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran program PT ANTaM.
 “Kami berterima kasih dengan program dari PT ANTaM karena sangat membantu petani, khususnya petani hutan yang selama ini kesulitan mendapat pupuk. Petani merasa terbantu dan tidak dirugikan. Hal ini sangat kami rasakan sebagai program nyata yang seharusnya didukung oleh semua pihak khususnya pemerintah pusat hingga daerah,” ungkapnya.

Menutup audiensi, Ketua Komisi A DPRD Blora, H. Supardi, menegaskan bahwa kerja sama antara petani dengan PT ANTaM tidak bersifat paksaan.

 “Silakan bagi petani yang sudah bekerja sama untuk melanjutkan. PT ANTaM hadir dengan niat membantu, dan tidak ada unsur memaksa,” tegasnya.

Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperjelas posisi dan peran masing-masing pihak, agar program pertanian di Blora dapat berjalan harmonis serta benar-benar berpihak pada kesejahteraan petani.

(SAM)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Polisi Selidiki Motif Kekerasan di Blora, Korban Alami Luka Serius

CAKRAMEDIA INDONESIA Blora, 18 Februari 2025 – Insiden dugaan kekerasan bersama-sama terjadi di Dusun Mlawu, Desa Biting, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, pada Jumat (14/2) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Akibat kejadian ini, seorang pria bernama Moch. Mahfud Saputra mengalami luka serius. Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa ini terjadi di rumah milik Sakri Bin Yadi. Korban, pria kelahiran Bojonegoro yang bekerja sebagai pegawai swasta, diduga menjadi sasaran kekerasan mendadak saat berada di lokasi. Kejadian ini baru dilaporkan kepada pihak berwenang sekitar pukul 02.30 WIB. Keterangan Saksi dan Bukti Digital Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk Hanisa Putri Binti Sakri, Ibnu Ikhsan Setiawan Bin Sakri, serta Joko Prasetyo Bin Jayus yang identitas lengkapnya masih diverifikasi. Polisi juga menemukan bukti percakapan WhatsApp  yang menunjukkan adanya komunikasi antara korban dan seseorang yang diduga terkait dengan kejadian ini. Kaka...

Warganet Galang Pawai Sound Horeg, Protes Pemkab Pati Terkait Kenaikan Pajak PBB-P2 yang Menggila

Warga Kabupaten Pati kembali menggalang aksi protes menolak lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 %. Melalui akun Facebook INFO TLOGOWUNGU, mereka mengumumkan pawai sound horeg yang akan digelar Selasa, 13 Agustus, mulai dari Pucakwangi–Winong, singgah di Alun-alun Juwana sambil menunggu peserta lainnya, lalu bergerak menuju Kantor Bupati Pati. Sejumlah sound system besar dikabarkan akan turut memeriahkan aksi, dengan 16 subwoofer bertenaga tinggi. Inisiator menyebut pawai itu sebagai bentuk “gass ora bolo”—ajakan tancap gas tanpa ragu—untuk menunjukkan kekompakan masyarakat menuntut revisi tarif pajak. Keresahan soal PBB-P2 terlihat jelas di kolom komentar unggahan tersebut. Akun Tige Saudara menilai kenaikan itu memberatkan: “Siap. Pajek kok rakiro-karo, dibongkar wae pendopone nek ra direspon, bupati mabok iku.” Ucapan bernada kesal itu mencerminkan frustrasi sebagian warga yang menganggap pemerintah daerah tidak peka terhadap kond...

Sudewo dan Pandoyo yang Mewakili Para Kepala Desa, Saling Bantah di Ruang Publik Terkait Kenaikan PBB-P2

Pati – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati semakin memanas. Dalam klarifikasi yang disampaikan di salah satu program TV One, Bupati Pati Sudewo menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 merupakan hasil diskusi “dari bawah”, yang disebutnya melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, dan camat. Namun, pernyataan tersebut langsung dimentahkan oleh Ketua Pasopati, Pandoyo. Melalui unggahan Patinews.com, Pandoyo menegaskan bahwa para kepala desa tidak pernah, dan tidak akan pernah, menginisiasi atau meminta kenaikan PBB-P2. Ia menyebut, di mana pun kepala desa justru berikhtiar agar warganya tidak dibebani pungutan berlebihan, apalagi terkait pajak. Pandoyo bahkan menyebut narasi yang mengaitkan inisiasi kenaikan pajak kepada para kepala desa sebagai hoaks. “Kami para kepala desa tidak pernah menginisiasi apalagi meminta kenaikan PBB-P2. Narasi tersebut adalah hoax,” tegasnya. Ironisnya, meskipun Sudewo telah memutuskan pem...