Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB, Warganet Tetap Murka: “Lengserkan Sudewo, Pemimpin Plin-plan dan Arogan!”

PATI – Meski Bupati Pati Sudewo secara resmi telah membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sempat memicu gelombang penolakan, namun kemarahan warga tak mereda. Di media sosial, warganet justru semakin lantang menyuarakan kekecewaan dan tuntutan baru: lengserkan Sudewo dari jabatan bupati.

Kebijakan pembatalan itu dinilai datang terlambat dan tidak menyentuh akar persoalan, yakni sikap kepemimpinan Sudewo yang dianggap arogan, tidak konsisten, dan anti-kritik. Sejumlah akun di Facebook ramai menyindir bahkan mengecam keras, dengan kalimat-kalimat yang tajam tanpa tedeng aling-aling.

Akun Ki Ageng Selo berkomentar keras: “Ngono lah tetep demo..., harus ada hitam di atas putih... Tapi luwih apik dilengserno ben ora berulah kembali." Komentar ini mendapat puluhan dukungan dan menjadi pemantik komentar lainnya.

Akun lain, Aji Honda, menambahkan: “Jare keputusan sdh bulat tdk bisa dibatalkan meskipun didemo 5.000 rb atau 50.000, sy tdk akan gentar..., lha iki drung didemo ok, maleh nex... Ancen bupati cotsu, omongane ora iso digugu…” Sindiran soal ketidakkonsistenan pernyataan Bupati jadi sorotan utama warganet.

Tanggapan keras datang pula dari akun Wiwit Astiut: “Jangankan kau turunkan. Kau gratiskan aja saya tetap demo. Saya tidak gentar, tidak ada yang bisa menghalangi kebijakan saya. LENGSERKAN, bupati arogan.”

Bahkan akun Wisata Hati menyoroti lingkaran orang dekat bupati: “Evaluasilah orang-orang dekat pembisik sampeyan Mbah Dewa, kalo orang-orang dekat sampeyan kualitasnya masih seperti ini, pasti ke depan akan seperti ini terus.”

Beberapa komentar lain lebih frontal. Gadiez Berlian menyebut: “Arogansinya yang harus membuat dia lengser, sekalian sekdanya seret yang udah menantang duel di lapangan.”

Sementara itu, Yanto Bj menyimpulkan sentimen warga: “Itu tujuan warga Pati karena punya pemimpin yang plin-plan dan arogan.”

Meski kebijakan PBB dibatalkan, mosi tidak percaya terhadap Sudewo justru menguat. Seruan untuk turun ke jalan pada 13 Agustus terus digaungkan. Sebagaimana komentar Ki Ageng Selo: “Masuk… Tetep gas tgl 13 lengserkan.”

Tak sedikit pula yang menyerukan audit dan intervensi hukum, seperti yang disampaikan oleh Sugianto: “Lengser dan diaudit, KPK turun ke Pati. Rioso harus mundur dari jabatan.”

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan di Kabupaten Pati tak berhenti di soal pajak, namun sudah menyangkut legitimasi dan kredibilitas kepemimpinan Bupati Sudewo. Aksi massa besar-besaran diprediksi tak akan terhindarkan jika desakan warga terus diabaikan.

(Redaksi Cakramedia Indonesia)