Langsung ke konten utama

Orang Tua Siswa Keluhkan Kualitas Menu MBG di Todanan: Program Bagus, Pengelolaan Perlu Dievaluasi


BLORA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah menuai kritik dari sejumlah orang tua siswa di Kecamatan Todanan.

Salah satunya datang dari Dian, wali murid SDN 1 Kacangan, yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas makanan yang disediakan oleh pengelola MBG Manggir di Desa Ngumbul.

“Saya sangat mendukung program ini karena tujuannya mulia. Tapi kenyataannya di lapangan, makanan yang diterima anak-anak tidak mencerminkan standar gizi yang seharusnya. Sangat disayangkan,” ujar Dian, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, selama tiga hari terakhir, menu yang disajikan kurang variatif dan belum memenuhi komposisi gizi seimbang. Ia mencontohkan salah satu paket makanan yang hanya berisi nasi, telur ceplok, tahu, acar, dan dua buah pisang kecil.

“Kalau dihitung-hitung, nilainya tidak sampai Rp9.000. Padahal anggaran per anak itu Rp15.000. Seharusnya bisa lebih maksimal. Kalau pengelola belum siap, mungkin lebih baik diberikan kepada pihak yang lebih berkompeten,” tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh beberapa wali murid lainnya. Mereka berharap pihak sekolah dan pemerintah setempat dapat melakukan pengawasan lebih ketat, agar pelaksanaan program MBG sesuai dengan tujuan awalnya—yakni memberikan asupan gizi yang layak bagi anak-anak sekolah

(Teguh)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Polisi Selidiki Motif Kekerasan di Blora, Korban Alami Luka Serius

CAKRAMEDIA INDONESIA Blora, 18 Februari 2025 – Insiden dugaan kekerasan bersama-sama terjadi di Dusun Mlawu, Desa Biting, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, pada Jumat (14/2) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Akibat kejadian ini, seorang pria bernama Moch. Mahfud Saputra mengalami luka serius. Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa ini terjadi di rumah milik Sakri Bin Yadi. Korban, pria kelahiran Bojonegoro yang bekerja sebagai pegawai swasta, diduga menjadi sasaran kekerasan mendadak saat berada di lokasi. Kejadian ini baru dilaporkan kepada pihak berwenang sekitar pukul 02.30 WIB. Keterangan Saksi dan Bukti Digital Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk Hanisa Putri Binti Sakri, Ibnu Ikhsan Setiawan Bin Sakri, serta Joko Prasetyo Bin Jayus yang identitas lengkapnya masih diverifikasi. Polisi juga menemukan bukti percakapan WhatsApp  yang menunjukkan adanya komunikasi antara korban dan seseorang yang diduga terkait dengan kejadian ini. Kaka...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Warganet Galang Pawai Sound Horeg, Protes Pemkab Pati Terkait Kenaikan Pajak PBB-P2 yang Menggila

Warga Kabupaten Pati kembali menggalang aksi protes menolak lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 %. Melalui akun Facebook INFO TLOGOWUNGU, mereka mengumumkan pawai sound horeg yang akan digelar Selasa, 13 Agustus, mulai dari Pucakwangi–Winong, singgah di Alun-alun Juwana sambil menunggu peserta lainnya, lalu bergerak menuju Kantor Bupati Pati. Sejumlah sound system besar dikabarkan akan turut memeriahkan aksi, dengan 16 subwoofer bertenaga tinggi. Inisiator menyebut pawai itu sebagai bentuk “gass ora bolo”—ajakan tancap gas tanpa ragu—untuk menunjukkan kekompakan masyarakat menuntut revisi tarif pajak. Keresahan soal PBB-P2 terlihat jelas di kolom komentar unggahan tersebut. Akun Tige Saudara menilai kenaikan itu memberatkan: “Siap. Pajek kok rakiro-karo, dibongkar wae pendopone nek ra direspon, bupati mabok iku.” Ucapan bernada kesal itu mencerminkan frustrasi sebagian warga yang menganggap pemerintah daerah tidak peka terhadap kond...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sudewo dan Pandoyo yang Mewakili Para Kepala Desa, Saling Bantah di Ruang Publik Terkait Kenaikan PBB-P2

Pati – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati semakin memanas. Dalam klarifikasi yang disampaikan di salah satu program TV One, Bupati Pati Sudewo menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 merupakan hasil diskusi “dari bawah”, yang disebutnya melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, dan camat. Namun, pernyataan tersebut langsung dimentahkan oleh Ketua Pasopati, Pandoyo. Melalui unggahan Patinews.com, Pandoyo menegaskan bahwa para kepala desa tidak pernah, dan tidak akan pernah, menginisiasi atau meminta kenaikan PBB-P2. Ia menyebut, di mana pun kepala desa justru berikhtiar agar warganya tidak dibebani pungutan berlebihan, apalagi terkait pajak. Pandoyo bahkan menyebut narasi yang mengaitkan inisiasi kenaikan pajak kepada para kepala desa sebagai hoaks. “Kami para kepala desa tidak pernah menginisiasi apalagi meminta kenaikan PBB-P2. Narasi tersebut adalah hoax,” tegasnya. Ironisnya, meskipun Sudewo telah memutuskan pem...
Posting Komentar
Baca selengkapnya