Langsung ke konten utama

Dampak Bencana Sumut Masih Belum Stabil

SUMATERA UTARA — Beberapa wilayah di Sumatera Utara tetap mengalami isolasi akibat dampak bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah. Hingga kini terdapat delapan kecamatan yang belum bisa diakses oleh kendaraan darat karena kerusakan infrastruktur.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa meskipun akses jalan terputus, kesehatan dan keselamatan warga di area terisolasi tetap dalam keadaan baik. Tim penanganan darurat mencatat belum ditemukan laporan korban yang mengalami kondisi kritis di dalam kawasan tersebut. 

Untuk memastikan bantuan sampai ke masyarakat, BNPB bersama tim gabungan melancarkan operasi logistik melalui jalur udara. Helikopter digunakan untuk membawa suplai keselamatan seperti makanan dan obat-obatan ke titik-titik yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan biasa. 

Selain itu, relawan dan petugas juga menempuh jalur darat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sangat terpencil, demi memastikan setiap warga mendapatkan bantuan yang diperlukan. Metode tersebut dipilih karena kondisi jalan yang masih rusak parah. 

Meski kondisi medan cukup berat, BNPB menyatakan tidak ada evakuasi besar-besaran yang dilakukan karena status kawasan tersebut belum termasuk kategori darurat ekstrem. Fokus tim saat ini adalah menjaga kebutuhan dasar warga dan memperbaiki akses secara bertahap. 

Situasi ini menjadi perhatian otoritas setempat dan nasional, yang terus memantau perkembangan cuaca serta kesiapan peralatan agar proses pemulihan berjalan cepat dan aman bagi masyarakat terdampak.(*)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Polisi Selidiki Motif Kekerasan di Blora, Korban Alami Luka Serius

CAKRAMEDIA INDONESIA Blora, 18 Februari 2025 – Insiden dugaan kekerasan bersama-sama terjadi di Dusun Mlawu, Desa Biting, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, pada Jumat (14/2) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Akibat kejadian ini, seorang pria bernama Moch. Mahfud Saputra mengalami luka serius. Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa ini terjadi di rumah milik Sakri Bin Yadi. Korban, pria kelahiran Bojonegoro yang bekerja sebagai pegawai swasta, diduga menjadi sasaran kekerasan mendadak saat berada di lokasi. Kejadian ini baru dilaporkan kepada pihak berwenang sekitar pukul 02.30 WIB. Keterangan Saksi dan Bukti Digital Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk Hanisa Putri Binti Sakri, Ibnu Ikhsan Setiawan Bin Sakri, serta Joko Prasetyo Bin Jayus yang identitas lengkapnya masih diverifikasi. Polisi juga menemukan bukti percakapan WhatsApp  yang menunjukkan adanya komunikasi antara korban dan seseorang yang diduga terkait dengan kejadian ini. Kaka...

Warganet Galang Pawai Sound Horeg, Protes Pemkab Pati Terkait Kenaikan Pajak PBB-P2 yang Menggila

Warga Kabupaten Pati kembali menggalang aksi protes menolak lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 %. Melalui akun Facebook INFO TLOGOWUNGU, mereka mengumumkan pawai sound horeg yang akan digelar Selasa, 13 Agustus, mulai dari Pucakwangi–Winong, singgah di Alun-alun Juwana sambil menunggu peserta lainnya, lalu bergerak menuju Kantor Bupati Pati. Sejumlah sound system besar dikabarkan akan turut memeriahkan aksi, dengan 16 subwoofer bertenaga tinggi. Inisiator menyebut pawai itu sebagai bentuk “gass ora bolo”—ajakan tancap gas tanpa ragu—untuk menunjukkan kekompakan masyarakat menuntut revisi tarif pajak. Keresahan soal PBB-P2 terlihat jelas di kolom komentar unggahan tersebut. Akun Tige Saudara menilai kenaikan itu memberatkan: “Siap. Pajek kok rakiro-karo, dibongkar wae pendopone nek ra direspon, bupati mabok iku.” Ucapan bernada kesal itu mencerminkan frustrasi sebagian warga yang menganggap pemerintah daerah tidak peka terhadap kond...

Sudewo dan Pandoyo yang Mewakili Para Kepala Desa, Saling Bantah di Ruang Publik Terkait Kenaikan PBB-P2

Pati – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati semakin memanas. Dalam klarifikasi yang disampaikan di salah satu program TV One, Bupati Pati Sudewo menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 merupakan hasil diskusi “dari bawah”, yang disebutnya melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, dan camat. Namun, pernyataan tersebut langsung dimentahkan oleh Ketua Pasopati, Pandoyo. Melalui unggahan Patinews.com, Pandoyo menegaskan bahwa para kepala desa tidak pernah, dan tidak akan pernah, menginisiasi atau meminta kenaikan PBB-P2. Ia menyebut, di mana pun kepala desa justru berikhtiar agar warganya tidak dibebani pungutan berlebihan, apalagi terkait pajak. Pandoyo bahkan menyebut narasi yang mengaitkan inisiasi kenaikan pajak kepada para kepala desa sebagai hoaks. “Kami para kepala desa tidak pernah menginisiasi apalagi meminta kenaikan PBB-P2. Narasi tersebut adalah hoax,” tegasnya. Ironisnya, meskipun Sudewo telah memutuskan pem...