PJ Bupati Didesak GRADAPATI Untuk Copot Sekertaris Bawaslu

Pj Bupati Pati didesak Gerakan Pemuda Peduli Pati (GRADAPATI) untuk segera mencopot jabatan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Pati.

Desakan itu disampaikan pada saat audiensi dengan Pj Bupati Pati, yang diwakili Kabag Tata Pemerintahan Setda, Imam Kartiko, di pendopo kabupaten setempat, Senin (28/10/24).

Audiensi tersebut merupakan buntut dari aksi unjuk rasa yang telah dilakukan GRADAPATI bersama mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Korupsi (AMPK), di Kantor Bawaslu Pati, pada Selasa (22/10) lalu.

Tuntutan mereka saat itu, yakni transparansi anggaran, netralitas, mengusut dugaan suap-menyuap dan rangkap jabatan ditubuh Bawaslu Pati.

Posisi Sekretaris Bawaslu Pati saat ini dijabat oleh Ahmada, yang merupakan Camat Jaken.

Kelompok mahasiswa itu menyebut, dengan kondisi rangkap jabatan dikhawatirkan kinerja pengawasan oleh Bawaslu tidak bisa maksimal. Disisi lain, Camat Jaken dituntut pelayanan masyarakat dan menjaga kondusifitas wilayah menjelang Pilkada Pati, 27 November mendatang.

Sebagaian pihak menilai, kredibilitas dan netralitas Bawaslu disangsikan, mengingat Ahmada secara personal memiliki kekerabatan dengan salah satu paslon Bupati-Wakil Bupati Pati yang sedang mengikuti kontestasi.

Walaupun hal itu tidak melanggar undang-undang, namun secara etik dianggap tidak patut.

Praktisi hukum di Kabupaten Pati, Dr Manurung, SH; mengungkap untuk menyikapi masalah tersebut.

“Memang tidak diatur di dalam undang-undang. Namun secara etika tidak dibenarkan. Etika adalah tertinggi dalam hukum itu sendiri”, ungkap Dr. Manurung.

Menurut dia, yang bersangkutan (Ahmada) secara sadar seharusnya mengajukan pengunduran diri dari jabatan Sekretaris Bawaslu Pati, agar tidak terjadi polemik berkepanjangan.