Langsung ke konten utama

Forum Masyarakat Asempapan Bersatu Akan Gelar Aksi Damai di Balai Desa, Protes Kebijakan Perdes dan Isu Limbah PG Trangkil


PATI – Forum Masyarakat Asempapan Bersatu (FMAB) berencana menggelar aksi damai pada Kamis, 6 November 2025, bertempat di Balai Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum atas sejumlah persoalan yang tengah terjadi di Desa Asempapan. Di antaranya, kebijakan penerbitan Perdes larangan haul makam Mbah Pangggeng, serta masalah pembangunan infrastruktur dan aliran limbah dari PG Trangkil yang dinilai merugikan para petani di wilayah tersebut.

Dalam surat pemberitahuan resmi yang beredar, aksi akan diikuti sekitar 50 peserta dengan membawa perlengkapan seperti spanduk, poster, dan sound system. Kegiatan ini bersifat damai dan ditujukan untuk menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah desa dan pihak terkait.

Surat pemberitahuan aksi juga telah ditembuskan kepada Camat Trangkil, Danramil Trangkil, Kapolsek Wedarijaksa, PG Trangkil, dan Pemerintah Desa Asempapan.

Aksi ini dipimpin oleh Bayu Irianto sebagai penanggung jawab, dengan Moh. Jazuli dan Ahmad Sukri sebagai koordinator lapangan.

📌 Sumber: Surat resmi Forum Masyarakat Asempapan Bersatu tertanggal 4 November 2025 & postingan Jendela Artika di Grup Komunitas Anak Asli Pati (KAAP).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Polisi Selidiki Motif Kekerasan di Blora, Korban Alami Luka Serius

CAKRAMEDIA INDONESIA Blora, 18 Februari 2025 – Insiden dugaan kekerasan bersama-sama terjadi di Dusun Mlawu, Desa Biting, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, pada Jumat (14/2) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Akibat kejadian ini, seorang pria bernama Moch. Mahfud Saputra mengalami luka serius. Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa ini terjadi di rumah milik Sakri Bin Yadi. Korban, pria kelahiran Bojonegoro yang bekerja sebagai pegawai swasta, diduga menjadi sasaran kekerasan mendadak saat berada di lokasi. Kejadian ini baru dilaporkan kepada pihak berwenang sekitar pukul 02.30 WIB. Keterangan Saksi dan Bukti Digital Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk Hanisa Putri Binti Sakri, Ibnu Ikhsan Setiawan Bin Sakri, serta Joko Prasetyo Bin Jayus yang identitas lengkapnya masih diverifikasi. Polisi juga menemukan bukti percakapan WhatsApp  yang menunjukkan adanya komunikasi antara korban dan seseorang yang diduga terkait dengan kejadian ini. Kaka...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Warganet Galang Pawai Sound Horeg, Protes Pemkab Pati Terkait Kenaikan Pajak PBB-P2 yang Menggila

Warga Kabupaten Pati kembali menggalang aksi protes menolak lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 %. Melalui akun Facebook INFO TLOGOWUNGU, mereka mengumumkan pawai sound horeg yang akan digelar Selasa, 13 Agustus, mulai dari Pucakwangi–Winong, singgah di Alun-alun Juwana sambil menunggu peserta lainnya, lalu bergerak menuju Kantor Bupati Pati. Sejumlah sound system besar dikabarkan akan turut memeriahkan aksi, dengan 16 subwoofer bertenaga tinggi. Inisiator menyebut pawai itu sebagai bentuk “gass ora bolo”—ajakan tancap gas tanpa ragu—untuk menunjukkan kekompakan masyarakat menuntut revisi tarif pajak. Keresahan soal PBB-P2 terlihat jelas di kolom komentar unggahan tersebut. Akun Tige Saudara menilai kenaikan itu memberatkan: “Siap. Pajek kok rakiro-karo, dibongkar wae pendopone nek ra direspon, bupati mabok iku.” Ucapan bernada kesal itu mencerminkan frustrasi sebagian warga yang menganggap pemerintah daerah tidak peka terhadap kond...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sudewo dan Pandoyo yang Mewakili Para Kepala Desa, Saling Bantah di Ruang Publik Terkait Kenaikan PBB-P2

Pati – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati semakin memanas. Dalam klarifikasi yang disampaikan di salah satu program TV One, Bupati Pati Sudewo menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 merupakan hasil diskusi “dari bawah”, yang disebutnya melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, dan camat. Namun, pernyataan tersebut langsung dimentahkan oleh Ketua Pasopati, Pandoyo. Melalui unggahan Patinews.com, Pandoyo menegaskan bahwa para kepala desa tidak pernah, dan tidak akan pernah, menginisiasi atau meminta kenaikan PBB-P2. Ia menyebut, di mana pun kepala desa justru berikhtiar agar warganya tidak dibebani pungutan berlebihan, apalagi terkait pajak. Pandoyo bahkan menyebut narasi yang mengaitkan inisiasi kenaikan pajak kepada para kepala desa sebagai hoaks. “Kami para kepala desa tidak pernah menginisiasi apalagi meminta kenaikan PBB-P2. Narasi tersebut adalah hoax,” tegasnya. Ironisnya, meskipun Sudewo telah memutuskan pem...
Posting Komentar
Baca selengkapnya