Langsung ke konten utama

Rencana Datangi Kantor Desa, Kejari Pati Membuat Pelapor Kecewa

Rencana pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati yang dijadwalkan Kejari Pati pada Selasa, 3 Desember 2024, berakhir antiklimaks. Ketidakhadiran tim penyidik membuat Kaur Perencanaan Desa Godo, Endi Susilo, yang melaporkan dugaan tersebut merasa kecewa.

Endi atau yang akrab dipanggil Sapil, memiliki niat yang tulus dan  mulia untuk menyelamatkan keuangan desa, merasa upaya yang telah dilakukannya sia-sia.
Endi Susilo melaporkan dugaan penyalahgunaan keuangan desa karena prihatin melihat kondisi keuangan desa yang semakin memburuk akibat tunggakan pajak. Ia berinisiatif untuk bekerja tanpa pamrih, namun upaya tersebut terkendala oleh kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai kurang transparan dan akuntabel.

Endi berharap dengan melaporkan kasus ini, aparat penegak hukum dapat mengungkap kebenaran dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat.
Endi Susilo saat di wawancara mengatakan, "waktu itu  saya prehatin, biar pekerjaan cepat selesai, tujuan saya membantu desa, pada saat itu.  Saya ada perjanjian dengan  kepala desa. Saya mau mengerjakan pekerjaan desa tapi saat saya yang bekerja pekerjaan harus nol (0), tidak ada hutang baik itu pajak ataupun yang lainnya. Entah keuangan  mau diapakan terserah yang penting  tahun  2023 tak ada tanggungan, agar bila nanti ada pencairan di tahun 2024 saat di pegang perangkat lain tidak ada beban atau tanggungan.

Ketidakhadiran Kejari Pati dalam pemeriksaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Perangkat Desa dan Babinkamtibmas yang ada di depan Balai Desa Godo iuga tidak mengetahui alasan adanya pembatalan pemeriksaan terkait keuangan di Desa Godo
Sementara itu, Kepala Desa Godo yang seharusnya memberikan keterangan terkait laporan tersebut, justru tidak terlihat di lokasi.

Kasus dugaan korupsi di Desa Godo ini semakin menarik perhatian publik. Ketidakjelasan terkait alasan penundaan pemeriksaan oleh Kejari Pati menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat. Banyak yang mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini. Masyarakat berharap agar Kejari Pati segera menjadwalkan ulang pemeriksaan dan memberikan penjelasan yang transparan kepada publik.

Kekecewaan Endi Susilo atas penundaan pemeriksaan ini menjadi sorotan. Kasus ini menjadi bukti bahwa masih banyak tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan memberikan perlindungan kepada para pengadu yang berani bersuara.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Polisi Selidiki Motif Kekerasan di Blora, Korban Alami Luka Serius

CAKRAMEDIA INDONESIA Blora, 18 Februari 2025 – Insiden dugaan kekerasan bersama-sama terjadi di Dusun Mlawu, Desa Biting, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, pada Jumat (14/2) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Akibat kejadian ini, seorang pria bernama Moch. Mahfud Saputra mengalami luka serius. Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa ini terjadi di rumah milik Sakri Bin Yadi. Korban, pria kelahiran Bojonegoro yang bekerja sebagai pegawai swasta, diduga menjadi sasaran kekerasan mendadak saat berada di lokasi. Kejadian ini baru dilaporkan kepada pihak berwenang sekitar pukul 02.30 WIB. Keterangan Saksi dan Bukti Digital Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk Hanisa Putri Binti Sakri, Ibnu Ikhsan Setiawan Bin Sakri, serta Joko Prasetyo Bin Jayus yang identitas lengkapnya masih diverifikasi. Polisi juga menemukan bukti percakapan WhatsApp  yang menunjukkan adanya komunikasi antara korban dan seseorang yang diduga terkait dengan kejadian ini. Kaka...

Warganet Galang Pawai Sound Horeg, Protes Pemkab Pati Terkait Kenaikan Pajak PBB-P2 yang Menggila

Warga Kabupaten Pati kembali menggalang aksi protes menolak lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 %. Melalui akun Facebook INFO TLOGOWUNGU, mereka mengumumkan pawai sound horeg yang akan digelar Selasa, 13 Agustus, mulai dari Pucakwangi–Winong, singgah di Alun-alun Juwana sambil menunggu peserta lainnya, lalu bergerak menuju Kantor Bupati Pati. Sejumlah sound system besar dikabarkan akan turut memeriahkan aksi, dengan 16 subwoofer bertenaga tinggi. Inisiator menyebut pawai itu sebagai bentuk “gass ora bolo”—ajakan tancap gas tanpa ragu—untuk menunjukkan kekompakan masyarakat menuntut revisi tarif pajak. Keresahan soal PBB-P2 terlihat jelas di kolom komentar unggahan tersebut. Akun Tige Saudara menilai kenaikan itu memberatkan: “Siap. Pajek kok rakiro-karo, dibongkar wae pendopone nek ra direspon, bupati mabok iku.” Ucapan bernada kesal itu mencerminkan frustrasi sebagian warga yang menganggap pemerintah daerah tidak peka terhadap kond...

Sudewo dan Pandoyo yang Mewakili Para Kepala Desa, Saling Bantah di Ruang Publik Terkait Kenaikan PBB-P2

Pati – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati semakin memanas. Dalam klarifikasi yang disampaikan di salah satu program TV One, Bupati Pati Sudewo menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 merupakan hasil diskusi “dari bawah”, yang disebutnya melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, dan camat. Namun, pernyataan tersebut langsung dimentahkan oleh Ketua Pasopati, Pandoyo. Melalui unggahan Patinews.com, Pandoyo menegaskan bahwa para kepala desa tidak pernah, dan tidak akan pernah, menginisiasi atau meminta kenaikan PBB-P2. Ia menyebut, di mana pun kepala desa justru berikhtiar agar warganya tidak dibebani pungutan berlebihan, apalagi terkait pajak. Pandoyo bahkan menyebut narasi yang mengaitkan inisiasi kenaikan pajak kepada para kepala desa sebagai hoaks. “Kami para kepala desa tidak pernah menginisiasi apalagi meminta kenaikan PBB-P2. Narasi tersebut adalah hoax,” tegasnya. Ironisnya, meskipun Sudewo telah memutuskan pem...